Perubahan yang Berbeda di Revisi KUHAP terkait Pemeriksaan dan Penangkapan Tersangka

Perubahan dalam Revisi KUHAP mengenai Penangkapan dan Penahanan

• Lokasi Terlarang untuk Penggeledahan: Penyidik dilarang melakukan penggeledahan di lokasi seperti ruang sidang parlemen, tempat ibadah, dan ruang sidang pengadilan.

• Detil Larangan Penggeledahan: Draf revisi KUHAP mencantumkan detail larangan tersebut, sedangkan KUHAP yang berlaku saat ini, yaitu UU nomor 8 tahun 1981, tidak menyebutkan secara spesifik.

• Penyidikan dan Penangkapan:

• Penyelidik yang Berwenang: Penyidik, Penyidik Pembantu, serta PPNS dan Penyidik Tertentu memerlukan perintah resmi.

• Minimal 2 Alat Bukti: Penangkapan harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti.

• Informasi untuk Tersangka: Tersangka harus diberikan surat tugas dan alasan penangkapan.

• Pengecualian untuk Penyidik: Penyidik di Kejaksaan, KPK, dan TNI AL memiliki ketentuan khusus.

• Masa Penahanan:

• Penangkapan lebih dari 1 hari harus dihitung sebagai masa penahanan.

• Batas maksimal penahanan dan perpanjangannya diatur berbeda untuk Penyidik, Penuntut Umum, dan oleh Hakim.

• Kamera Pengawas (CCTV) dalam Penyidikan: Digunakan untuk mencegah kekerasan selama penyidikan, rekamannya dapat digunakan sebagai bukti dalam sidang pengadilan.

• Penahanan atas Permintaan Tersangka: Revisi KUHAP juga mengatur alasan penahanan atas permintaan tersangka serta batas maksimal penahanan sesuai tingkatan lembaga penegak hukum.